Analisis Kelompok Kepentingan Buruh Terhadap Sistem Politik Indonesia

ABSTRAK

Buruh pada dasarnya adalah sebutan bagi setiap orang yang menggunakan tenaga, pikiran dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa upah atau pendapatan baik berupa lembaran-lembaran uang maupun barang atau bentuk lainnya kepada Pemberi Kerja atau Perusahaan pemilik modal. kelompok kepentingan buruh sebagai wadah dan tempat berkumpulnya buruh dalam suatu organisasi yang terorganisir secara rapi yang mempunyai peran untuk memperjuangkan segala hak dalam bentuk apapun untuk memenuhi segala kebutuhan dan kepentingan kelompok. Secara sederhana dapat digambarkan peran kelompok kepentingan buruh yaitu : Memperjuangkan perbaikan nasib, serta penghidupan yang layak bagi buruh sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, Terhimpun dan bersatunya kaum pekerja serta mewujudkan rasa kesetiakawanan dan menumbuh kembangkan solidaritas diantara sesama kaum pekerja, Menyalurkan aspirasi kelompok dalam memperjuangkan hak dan kepentingan pekerja, Melindungi dan membela hak – hak dan kepentingan pekerja. Aksi mogok masih tetap diyakini sebagai pilihan terakhir yang efektif sebagai alat tawar-menawar secara kolektif terhadap pengusaha dan pemerintah dengan memanfaatkan sumber kekuasaan yang paling dominan yaitu massa yang terorganisir melalui saluran-saluran artikulasi kepentingan.

Kata Kunci : Buruh, Serikat Buruh, sumber kekuasaan

A.  Pendahuluan

                                        

Setiap individu maupun masyarakat memiliki kepentingan yang harus diraih dan dipertahankan bagi kelangsungan kehidupannya, baik dalam keluarga, masyarakat, negara maupun dengan negara lain. Dalam rangka meraih dan mempertahankan kepentingannya ini, tentu saja memerlukan kerja keras, perjuangan yang semuanya bersentuhan dengan individu atau masyarakat, maupun yang lebih luas yaitu negara dengan pihak internasional. Untuk itu, semua memerlukan kekuatan dan dukungan dari semua pihak sehingga memperoleh tanggapan yang serius dari masyarakat atau pihak tertentu yang menjadi tujuan dari kepentingan.

Bentuk kekuatan yang memiliki daya dukung adalah kekuatan yang di dalamnya berisi dua atau lebih orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Bentuk kekuatan itu disebut juga dengan organisasi. Organisasi yang berdiri dan mengatas namakan dirinya sebagai organisasi kepentingan adalah Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), serikat buruh dan organisasi sosial lainnya. Hal lain yang melatar belakangi lahirnya kelompok kepentingan ini adalah adanya dominasi individu, masyarakat, negara dan negara lain yang memiliki kekuatan besar terhadap individu, masyarakat, negara dan negara lain lemah (terbelakang, baru dan berkembang) yang dapat membahayakan kelangsungan kehidupannya dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kelompok kepentingan (Interest Group) adalah setiap organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah, tanpa berkehendak memperoleh jabatan public dengan sepakat mengorganisasikan diri untuk melindungi kepentingan dan mencapai tujuan. Kelompok kepentingan buruh termasuk salah satu kelompok assosiasional yang mengartikulasikan/ mengajukan kepentingan untuk memperjuangkan kebutuhan serta kepentingan kelompok yang di cita-citakan.

Di Indonesia secara khususnya, persoalan perburuhan memiliki dimensi yang sangat luas karena menyangkut persoalan sosial-politik. Seecara sosial politik, siapa pun yang memimpin negeri ini  harus mampu menyelesaikan persoalan buruh, minimal mengurangi pengangguran. Setlah itu, pemerintah harus memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak normatif yang dimiliki buruh, yang selama ini terabaikan. Karena itu, jika persoalan buruh tidak dapat ditangani dengan baik, sebenarnya pemerintah tidak punya legitimasi moral lagi untuk meneruskan kekuasaannya.

Persoalan perburuhan di Indonesia sangat kompleks karena akar masalahnya yang bercabang-cabang, rumit, dan sangat dalam. Persoalannya tidak hanya berasal dari pola hubungan industrialnya yang eksploitatif, tapi juga terkait dengan paradigma dan politik perburuhan yang tidak memihak buruh dan golongan-golongan lemah dalam hubungan industrial itu. Sampai kini, peran negara ternyata tidak berjalan sebagaimana dipersepsikan masyarakat, negara melakukan represi terhadap gerakan buruh yang menuntut hak-hak normatifnya sekaligus memberikan pelindungan yang berlebihan ke pengusaha. Akibatnya, buruh mengalami dehumanisasi dan secara sistematis terkondisikan dalam keterasingan, bekerja dalam bayang-bayang represi dan ketakutan, seehingga menumbuh kesadarannya sebagai manusia, menjadi tereduksi dalam kesadaran hamba kepada penguasa dan pengusaha

Dengan segala persoalan dan masalah yang semakin complicated dan rumit mendorong para buruh untuk mengorganisasikan dirinya sebagai wadah untuk mempersatukan diri, kekuatan dan suara mereka dalam menyampaikan aspirasi untuk memperoleh keadilan terhadap segala  keputusan yang akan di ambil oleh pemerintah agar berpihak dengan kebutuhan dan tujuan setiap anggotanya.

Keinginan untuk mengoranisasikan buruh ke dalam suatu wadah untuk mempersatukan diri, kekuatan dan suara  mendapat dukungan secara penuh di era reformasi saat ini, hal ini tergambar jelas di dalam konstitusi UUD 1945 pasal 28E ayat (3) dan secara khususnya di atur dalam UU No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh. Tentunya aturan tertulis ini memudahkan para buruh dalam membentuk, mendirikan serta merekrut anggotanya ke dalam serikat buruh.

Kelompok kepentingan buruh memiliki peran vital dalam memperjuangkan segala kepentingan dan tujuan anggotanya. Dengan memiliki sumber kekuasaan yang paling dominan yaitu massa yang terorganisir dengan jumlah yang tidak sedikit tergabung dalam suatu wadah untuk menyampaikan “keluh-kesah” yang dialami serta menuntut keadilan kepada penggerak roda pemerintahan, kelompok kepentingan buruh memanfaatkannya untuk mempengaruhi kebijakan yang akan di ambil pemerintah untuk berrpihak kepada kepentingan dan tujuan mereka.

Perjuanagan kelompok kepentingan buruh masih sangat panjang, dilihat dari tingkat kesejahteraan sosial dan ekonomi, jamian kesehatan serta upah yang layak masih sangat jauh pada level yang ideal. Setiap tahunnya wacana ini masih terus menerus disuarakan oleh serikat buruh untuk mencapai kesejahteraan buruh setimpal dengan apa yang telah mereka kerjakan. Wacana ini seharusnya dapat ditangi oleh pemerintah bila adanya ketegasan dalam membuat kebijakan yang tentunya berpihak kepada buruh agar buruh tidak berlarut-larut hanya memikirkan upah yang tidak layak. Pemerintah dinilai tak punya nyali besar dalam membuat keputusan dan terlalu khawatir bila keputusan yang dibuat menyebabkan larinya para pemilik modal.

Dalam hal ini lah peran kelompok kepentingan buruh sangat di tuntut seberapa besar sumbangsih dalam mempengaruhi kebijakan yang akan di ambil oleh pemerintah dengan menggunakan segala sumber kekuasaan yang dimiliki yaitu massa yang terorganisir dan memanfaatkannya dengan melakukan tindakan nyata melalui sarana artikulasi kepentingan.

B.   Pembahasan

1.      Kelompok Kepentingan

Menurut surbakti kelompok kepentingan (interest group) adalah sejumlah orang yang memiliki kesamaan sifat, sikap, kepercayaan dan/atau tujuan, yang sepakat mengorganisasikan diri untuk melindungi dan mencapai tujuan. Sebagai kelompok yang terorganisasi , mereka tidak hanya memiliki system keanggotaan yang jelas, tetapi juga memiliki pola kepemimpinan, sumber keuangan untuk membiayai kegiatan, dan pola komunikasi baik kedalam maupun ke luar oranisasi( surabkti, 2010:140).

A.    Jenis-jenis kelompok kepentingan

Jenis-jenis kelompok kepentingan menurut Gabriel Almond meliputi (Rahman, 2007:86-87) :

a.       Kelompok Anomic

Kelompok anomik adalah kelompok yang terbentuk di antara unsure-unsur dalam masyarakat secara spontan dan hanya seketika, dank arena tidak memiliki nilai-nilai dan norma-norma yang mengatur, maka kelompok ini sering tumpang tindih (overlap) dengan bentuk-bentuk partisipasi politik non konvensional, seperti demonstrasi, kerusuhan, tindak kekerasan politik dan lain-lain

b.      Kelompok non Assosiasional

Kelompok non Assosiasional adalah kelompok yang termasuk kategori kelompok masyarakat awam (belum maju) dan tidak terorganisir rapid an kegiatannya bersifat temporer. Wujud kelompok ini antara lain adalah kelompok keluarga, keturunan, etnik, regional yang menyatakan kepentingan secara kadangkala melalui individu-individu, klik-klik, kepala keluarga dan atau pemimpin agama.

c.       Kelompok institusional

Kelompok Institusional adalah kelompok formal yang memiliki struktur, visi, misi, tugas, fungsi serta sebagai artikulasi kepentingan. Contohnya yaitu Partai Politik, Korporasi Bisnis, Badan Legislatif, Militer, Birokrasi dan lain-lain.

d.      Kelompok Assosiasional

Kelompok Assosiasional adalah kelompok yang terbentuk dari masyarakat dengan fungsi untuk mengartikulasi kepentingan anggotanya kepada pemerintah atau perusahaan pemilik modal. Contoh lembaga ini adalah Serikat Buruh, KADIN, Paguyuban, MUI, NU, Muhammadiyah, KWI dan lain-lain.

B.     Saluran Artikulasi Kepentingan

Saluran untuk menyatakan pendapat dalam masyarakat berpengaruh besar dalam menentukan luasnya dan efektifnya tuntutan kelompok kepentingan. Salurun tersebut adalah (Rahman, 2007:87) :

a.       Demonstrasi dan tindakan kekerasan

Demonstrasi dan tindakan kekerasan ini merupakan salah satu sarana untuk menyatakan tuntutan/kepentingan. Sarana ini banyak dipergunakan oleh kelompok kepentingan.

b.      Hubungan Pribadi

Hubungan pribadi adalah salah satu sarana penyampaian kepentingan melalaui media keluarga, sekolah, hubungan kedaerahan sebagai perantara kepada elit politik.

c.       Perwakilan Langsung

Perwakilan langsung adalah sarana artikulasi dan agregasi kepentingan yang bersifat resmi, seperti: Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif serta lembaga resmi lainnya.

d.      Sarana Formal dan Institusional lain

Sarana Formal dan Institusional adalah sarana artikulasi yang meliputi antara lain media cetak, elektronik, dan partai politik (institusional) lainnya.

C.    Tujuan Interest group (Kelompok Kepentingan)

Tujuan didirikannya lembaga Interest group ini adalah(Rahman, 2007:86-87) :

a.       Untuk melindungi kepentingan anggota kelompoknya dari adanya dominasi dan penyelewengan oleh pemerintah atau negara.

b.      Untuk menjadi wadah bagi pemberdayaan masyarakat dalam kehidupannya.

c.       Untuk menjadi wadah bagi pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dan negara.

d.      Untuk menjadi wadah kajian dan analisis bagi aspek-aspek pembangunan nasional dalam semua bidang kehidupan.

D.    Sifat Interest Group (Kelompok Kepentingan)

a.       Independen

Artinya bahwa dalam menjalankan visi, misi, tujuan, program, sasaran, dan lain-lainnya dilakukan secara bebas dengan tanpa ada intervensi pihak lain

b.      Netral

Artinya bahwa dalam menjalankan existensinya, tidak tergantung pada pihak lain.

c.       Kritis

Artinya bahwa dalam menjalankan existensinya dilakukan dengan berdasarkan pada data, fakta dan analisis yang mendalam yang dilakukan dengan metode teknik analisis yang sahih.

d.      Mandiri

Artinya bahwa dalam menjalankan existensinya dilakukan dengan konsep dari, oleh dan untuk masyarakat itu sendiri yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarkat luas.

2.      Kelompok kepentingan buruh

Konon, lebih dari saparuh penduduk Indonesia adalah buruh atau pekerja kasar, yang nasibnya masih terpinggirkan di era reformasi ini. Jumlah yang mayoritas ini ternyata minoritas dalam politik. Terbukti, nasib kaum buruh tak pernah diperhatikan secara sungguh-sungguh  oleh para pengambil keputusan, baik di eksekutif maupun legislatif. Mereka lebih banyak dijadikan komoditas politik sesaat, lima tahunan, dan obyek politik sewaktu-waktu jika terjadi pergulatan antar elite yang membutuhkan justifikasi dalam bentuk dukungan massa dan isu-isu populis perburuhan(Sudjana, 2002:115).

Buruh pada dasarnya adalah sebutan bagi setiap orang yang menggunakan tenaga, pikiran dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa upah atau pendapatan baik berupa lembaran-lembaran uang maupun barang atau bentuk lainnya kepada Pemberi Kerja atau Perusahaan pemilik modal.

Kelompok kepentingan buruh adalah infrastruktur politik yang termasuk dalam kelompok assosiasional yang spesialisasi untuk mengartikulasikan/ mengajukan kepentingan anggota-anggotanya kepada pemerintah atau perusahaan pemilik modal.

Berakhirnya masa orde baru memberikan sedikit kebebasan bagi kaum buruh untuk mulai keluar dari hanya sekedar aktivitas produksinya di pabrik. Buruh bisa membentuk organisasinya sendiri tanpa harus dipaksa berada di bawah satu-satunya organisasi buruh yang diakui pemerintah seperti zaman orde baru yaitu Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) .

Era reformasi memberikan angin segar yang berbuah manis bagi kalangan buruh dalam berserikat. Hal ini tergambar jelas pada konstitusi UUD 1945 pasal 28E ayat (3) “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”,  dan secara khusus terdapat pada UU No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh. Hal ini tentunya tidak disia-siakan oleh rakyat Indonesia khusus nya pada kalangan buruh.

Era reformasi saat ini memberikan hak kepada setiap buruh dalam membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/ serikat buruh. Masa pemerintahan setelah tumbangnya rezim orde baru yang disebut sebagai era reformasi di Indonesia melahirkan sederet nama-nama baru serikat buruh/ serikat pekerja yang terdapat lebih dari 60 serikat pekerja/ serikat buruh (sudah mendaftar sesuai dengan Peraturan Menteri Tenagakerja no. 5/MEN/1998) antara lain : Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia(KSPSI), Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Reformasi(FSPSI Reformasi), Federasi Serikat Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia(FSBDSI), Serikat Buruh Sejahtera Indonesia(SBSI) dan lain-lain.

Meningkatnya militansi gerakan buruh ini tidak dapat dilepaskan dari pola-pola represif dan sentralistis yang diberlakukan orde baru. Kaum buruh tidak lagi melulu unjuk rasa dan mogok dalam kawasan industry untuk mengungkapkan protes dan kepentingannya. Mereka bahkan memilih mengadukan nasib dan memperjuangkan kepentingannya itu dengan ramai-ramai mendatangi gedung-gedung lembaga negara seperti gedung DPR, Istana Negara, Departemen Tenaga Kerja dan lain-lain. Dari segi kualitas bentuk protes yang dilancarkan tidak lagi sekedar mogok dan unjuk rasa pasif, tapi unjuk rasa aktif dan politis, misalnya dengan memblokir pengoperasian perusahaan dan menekan lembaga-lembaga pengambil keputusan yang terkait dengan persoalan hubungan industrial( Sudjana, 2002:107).

Setelah 32 tahun dibelenggu pada masa pemerintahan rezim orde baru, buruh mulai melakukan tindakan aktif sehingga menimbulakan rasa kecemasan bagi para pengusaha atau pemilik modal. Pengusaha menganggap gerakan buruh sudah kebablasan. Karena, sejumlah aksi yang dilakukan buruh bukannya menyelesaikan persoalan perburuhan, melainkan justru mengakibatkan jumlah orang yang tidak bekerja bertambah. Demikian juga serikat buruh dinilai tidak mampu menjalankan fungsinya secara obyektif karena hanya memikirkan perbaikan kesejahteraan buruh yang telah bekerja saja, tapi tidak melihat kenyataan jumlah pengangguran yang angkanya sangat membahayakan( Sudjana, 2002:108).

kelompok kepentingan buruh sebagai wadah dan tempat berkumpulnya buruh dalam suatu organisasi yang terorganisir secara rapi yang mempunyai peran untuk memperjuangkan segala hak dalam bentuk apapun untuk memenuhi segala kebutuhan dan kepentingan kelompok. Secara sederhana dapat digambarkan peran kelompok kepentingan buruh yaitu :

a.       Memperjuangkan perbaikan nasib, serta penghidupan yang layak bagi buruh sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab.

b.      Terhimpun dan bersatunya kaum pekerja serta mewujudkan rasa kesetiakawanan dan menumbuh kembangkan solidaritas diantara sesama kaum pekerja ;

c.       Menyalurkan aspirasi kelompok dalam memperjuangkan hak dan kepentingan pekerja.

d.      Melindungi dan membela hak – hak dan kepentingan pekerja

3.      Sumber kekuasaan politik

Dalam menjalankan perannya sebagai kelompok kepentingan, serikat buruh memberdayakan sumber kekuasaan yang mereka milikiki untuk melukan aksi artikulasi kepentingan. Sumber kekuasaan politik menurut surbakti dalam (halking dan budi, 2012: 84-85) memiliki beberapa bentuk antara lain:

a.       Sarana paksaan fisik: lembing, celurit, rencong, mandaw, senjata (konvensional maupun modern) bom nuklir, dan lain-lain.

b.      Kekayaan dan harta benda: uang tanah, emas, dan harta benda lainnya.

c.       Normatif: pemimpin agama, pemimpin adat, dan raja/sultan ditaati oleh anggota masyarakat  karena kebenaran agama yang dibawa, karena adat dan tradisi yang dijaga oleh pemimpin tersebut. Kesadaran hukum termasuk kekuasaan normatif.

d.      Pribadi terkenal: pemimpin kharismatik, petinju terkenal, penyanyi anggun, dan lain-lain.

e.       Status sosial

f.       Pengetahuan, informasi, dan keahlian

g.      Massa yang terorganisir: organisasi buruh, petani, nelayan, pegawai negeri, dan lain-lain.

h.      Kemampuan pers: surat kabar dan majalah

i.        Kewenangan yang melekat pada suatu jabatan

Disamping sumber-sumber kekuasaan seperti yang disebutkan diatas, masih ada sumber kekuasaan lain yang berfungsi sebagai pelengkap. Artinya, sumber-sumber kekuasaan diatas akan dapat dipergunakan apabila sumber pelengkap itu ada; sebaliknya sumber pelengkap itu tak ada artinya manakala sumber kekuasaan di atas tidak ada. Sumber kekuasaan pelengkap itu adalah :

a.       Waktu

b.      Keterampilan

c.       Minat dan perhatian pada politik

1 mei sebagai moment hari buruh internasional atau yang lebih dikenal dengan istilah Mayday dimanfaatkan para buruh untuk menyampaikan segala aspirasi seluruh anggota serikat buruh/ serikat pekerja. Berbagai aksi dilakukan oleh para serikat buruh dengan memanfaatkan sumber kekuasaan yang paling dominan yaitu massa yang terorganisir melalui saluran-saluran artikulasi kepentingan.

Aksi mogok masih tetap diyakini sebagai pilihan terakhir yang efektif sebagai alat tawar-menawar secara kolektif terhadap pengusaha dan pemerintah. Meskipun bukan satu-satunya cara (alat), berhenti bekerja atau mogok (strike) merupakan sejata ampuh bagi buruh dan ditakuti jika ia bersifat massal, kolektif, dan terorganisasi. Sejumlah organisasi buruh lebih menggunakan senjata mogok dan unjuk rasa ini sebagai metode perjuangan karena pengorganisasiannya yang lebih sederhana tapi efektif serta memiliki daya tekan yang kuat.

Dalam setiap aksi pemogokan dari dulu hingga sekarang mengenai segala tuntutan yang diajukan kepada pmerintah dan pengusaha tidak banyak mengalami pergeseran dari persoalan upah yang layak, kesejahteraan hidup, jaminan sosial dan kesehatan serta penghapusan outsourcing. Tuntutan yang primer ini masih sangat jauh dari kata ideal dalam penyelesaiannya sehingga permasalahan ini menjadi “klasik” dan akan demikian adanya sampai terselesaikan.

Dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Pasal 88 berisikan :

(1)               Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

(2)                Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.

(3)               Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam

ayat (2) meliputi :

a.       upah minimum;

Dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 89

(1)   Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri

atas:

a.       upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota;

b.      upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota

Dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 90

(1)   Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.

Bila Undang-Undang ini benar-benar dijalankan dengan efektif, maka tuntutan tentang upah layak dan kesejahteraan buruh sudah tercapai. Undang-Undang ini terkesan hiasan yang hanya menyenagkan hati para buruh dalam indahnya rangkaian kata-kata tetapi tidak di barengi dengan aktualisasinya.

Awal tahun 2013, sebelumnya melaui aksi yang dilakukan oleh serikat buruh untuk menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi baru mulai ditanggapi oleh pemerintah. Pemerintah menaikkan Upah Minimum Provinsi dengan segala pertimbangan yang mereka lakukan. Tapi apa daya, buah manis yang jumlahnya tidak banyak itu bahkan belum diraskan oleh beberapa kalangan buruh. Dalam hal ini konsistensi pemerintah di pertanyakan. Banyak pengusaha yang meminta pengguhan kenaikan upah buruh. Letak georafis Indonesia yang terdiri dari kepulauan menjadi alasan yang juga klasik terdengar, seharusnya itu bukanlah menjadi masalah yang berarti karena di setiap daerah telah ada birokrasi sebagai perpanjangan tangan pemerintah seprti dinas terkait di tingkat Provinsi dan juga Kaupaten/Kota.

Mayday 2013 dirayakan dengan beberapa cara, mulai dari aksi demonstrai, longmarch (jalan kaki), dan berkumpul di suatu tempat untuk mengajukan tuntutan klasik berupa persoalan upah yang layak, kesejahteraan hidup, jaminan sosial dan kesehatan serta penghapusan outsourcing. Seperti biasanya kalangan birokrat berlagak peduli dan simpatik kepada buruh dalam memperjuangkan haknya, dan seperti biasa hal ini hanya bersifat temporer.

Mayday 2013, juga membuat sejarah baru khususnya di Indonesia. Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono mengabulkan tuntutan buruh tentang libur nasional pada tanggal 1 mei yang mulai berlaku pada tahunn 2014. Hal ini cukup diapresiasi baik oleh kalangan buruh. Presiden meyatakan mayday sebagai hari libur nasional akan berlaku mulai tahun depan dengan maksud agar para buruh dapat menikmati hari yang didedikasikan untuk kalangan buruh agar bisa dinikmati dengan keluarga.

Tetapi kebijakan yang diambil oleh presiden tidak sedikit mendapat kritikan pedas oleh kalangan pengamat politik, kebijakan ini dianggap agar presiden dapat dikenang dengan kebijakan yang telah di ambilnya di satu tahun akhir masa jabatannya, kalangan pengamat mengatakan bahwa wacana libur nasional di hari Mayday telah lama disuarakan, tetapi mengapa di dua periode masa jabatannya dan ia memilih di sisa satu tahun terakhir masa jabatannya untuk mengambil kebijakan Mayday sebagai hari libur nasional. Tetapi apapun bentuk tanggapan dari semua kalangan, serikat buruh terutama para buruh cukup mengapresiasi kebjakan yang diambil presiden dan dinilai berpihak dan berpihak kepada kepentingan buruh.

C.  Penutup

1.      Kesimpulan

Buruh pada dasarnya adalah sebutan bagi setiap orang yang menggunakan tenaga, pikiran dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa upah atau pendapatan baik berupa lembaran-lembaran uang maupun barang atau bentuk lainnya kepada Pemberi Kerja atau Perusahaan pemilik modal.

Kelompok kepentingan buruh adalah infrastruktur politik yang termasuk dalam kelompok assosiasional yang spesialisasi untuk mengartikulasikan/ mengajukan kepentingan anggota-anggotanya kepada pemerintah atau perusahaan pemilik modal.

kelompok kepentingan buruh sebagai wadah dan tempat berkumpulnya buruh dalam suatu organisasi yang terorganisir secara rapi yang mempunyai peran untuk memperjuangkan segala hak dalam bentuk apapun untuk memenuhi segala kebutuhan dan kepentingan kelompok. Secara sederhana dapat digambarkan peran kelompok kepentingan buruh yaitu : Memperjuangkan perbaikan nasib, serta penghidupan yang layak bagi buruh sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, Terhimpun dan bersatunya kaum pekerja serta mewujudkan rasa kesetiakawanan dan menumbuh kembangkan solidaritas diantara sesama kaum pekerja, Menyalurkan aspirasi kelompok dalam memperjuangkan hak dan kepentingan pekerja, Melindungi dan membela hak – hak dan kepentingan pekerja.

Aksi mogok masih tetap diyakini sebagai pilihan terakhir yang efektif sebagai alat tawar-menawar secara kolektif terhadap pengusaha dan pemerintah. Meskipun bukan satu-satunya cara (alat), berhenti bekerja atau mogok (strike) merupakan sejata ampuh bagi buruh dan ditakuti jika ia bersifat massal, kolektif, dan terorganisasi. Sejumlah organisasi buruh lebih menggunakan senjata mogok dan unjuk rasa ini sebagai metode perjuangan karena pengorganisasiannya yang lebih sederhana tapi efektif serta memiliki daya tekan yang kuat dengan memanfaatkan sumber kekuasaan yang paling dominan yaitu massa yang terorganisir melalui saluran-saluran artikulasi kepentingan.

2.      Saran

Serikat buruh seyogyanya harus mampu menjalankan fungsinya secara obyektif. Selain dialog dan komunikasi antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah, juga kesadaran bahwa hubungan industrial yang harmonis sangat berhubungan secara fungsional dan saling tergantung (interdependensi) dengan persoalan makro lain, diantaranya masalah-masalah kesejahteraan buruh, kebebasan berorganisasi, serta praktek pendekatan keamanan. Karena itu solusinya juga harus komprehensif dengan menempatkan buruh tidak hanya sebagai faktor produksi semata.

Serikat buruh, seperti halnya organisasi berskala besar yang lain, tampaknya harus mengembangkan struktur birokrasi ( bureaucratic structure), yakni sebuah system pemerintahan rasional untuk menjalankan organisasi tersebut. Kebutuhan untuk mengembangkan struktur birokrasi datang baik dari kebutuhan internal maupn eksternal(Lipset, 2007: 236).

DAFTAR PUSTAKA

Sudjana, Eggi. 2002. Buruh Menggugat Perspektif Islam. Jakarta: Sinar Harapan

Bakir dan Manning. 1984. Angkatan Kerja Indonesia Perspektif, Kesempatan, dan pengangguran. Jakarta: Rajawali

Rahman. 2007. Sistem Politik Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu

Lipset, Seymour Martin. 2007. Political Man Basis Sosial tentang Politik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Halking dan Mukmin, Budi Ali. 2012. Bahan Ajar Ilmu Politik. Medan: Fakultas Ilmu Sosial.

 

Tweet

Postingan terkait:

Ditulis Rizki Fahrian — Thursday, September 5, 2013 — Add Comment — POLITIK